Sumpah Setia Maba Angkatan 2012

Kami ini mahasiswa
Anti bagi kami untuk tidak bersikap terbuka
Apalagi berbicara di belakang Anda
Demo anarkis bukanlah gaya mahasiswa
Apalagi tawuran karena masalah cinta
Karena kami ini mahasiswa
Bertindak melalui etika
Bukan hanya mengandalkan kecerdasan otak semata

Saudara...
Memang kebanyakan mahasiswa pandai merangkai kata
Namun tak berarati kami tak mampu melakukan tindakan nyata

Wahai saudara
Setanah airku Indonesia
Jangan pernah sebut kami mahasiswa
Jika kami tak mampu membawa perubahan pada negeri tercinta

Merdeka. .  . .


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Birokrasi dan Politik di Indonesia

Gambar
Resume buku : Birokrasi dan Politik di Indonesia Penulis : Prof. Dr. Miftah Thoha, MPA Bab 1 Birokrasi Pemerintah             Bab ini diharapkan memberikan perspektif pemikiran awal yang nantinya bisa dipergunakan sebagai landasan dari uraian-uraian pada bab-bab selanjutnya. Uraian   yang diberikan dalam bab ini menjelaskan awal apa yang dimaksudkan dengan birokrasi pemerintah. Birokrasi pemerintah acapkali disebut sebagai kerajaan pejabat ( officialdom ) pada hakikatnya memamerkan kekuasaan yang disusun secara hierarki. Susunan hierarki kekuasaan seperti ini merupakan cirri khas dari perwujudan birokrasi Weberian.             Menurut Weber tipe ideal birokrasi yang rasional itu dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut: 1) Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya term
Baca selengkapnya

Peradilan Tata Usaha Negara

Gambar
Resume buku: Peradilan Tata Usaha Negara   Penulis: Prof. Dr. Philipus M Hadjon, S.H A. Karakteristik dan Prinsip-Prinsip Peradilan Tata Usaha Negara     Ciri khas hukum acara peradilan tata usaha negara terletak pada asas-asas hukum yang melandasinya, yaitu: a) asas praduga rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid = praesumptio iustae causa). Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechtmatig sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat (ps. 67 ayat 1 UU no. 5 th. 1986); b) asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan ps. 1856 BW. Asas ini dianut pasal 107 UU no. 5 th. 1986 hanya saja masih dibatasi ketentuan pasal 100;
Baca selengkapnya

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

KETIDAK EFEKTIFAN DAN EFISIENSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang             Kemiskinan adalah problematika Bangsa Indonesia yang sudah menjadi agenda wajib setiap rezim yang berkuasa pada masa itu untuk segera mencari solusinya. Kemiskinan telah hadir dalam realitas kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kemiskinan telah menjadi sebuah persoalan yang tidak bisa disepelekan di kehidupan manusia. Bahkan tidak hanya sebatas itu, kemiskinan juga telah hadir dalam sejumlah kebijakan baik oleh elemen-elemen sosial masyarakat maupun pemerintah dalam menunjukkan kepedulian bersama untuk menangani persoalan kemiskinan ini.             Untuk menekan tingginya angka kemiskinan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, pada pemerintahan SBY mencanangkan suatu program yang disebut BLT ( Bantuan Langsung Tunai). Tujuan utama BLT adalah   untuk meringankan beban masyarakat miskin. Namun, pada praktiknya, penyal
Baca selengkapnya