Postingan

Birokrasi dan Politik di Indonesia

Gambar
Resume buku : Birokrasi dan Politik di Indonesia Penulis : Prof. Dr. Miftah Thoha, MPA Bab 1 Birokrasi Pemerintah             Bab ini diharapkan memberikan perspektif pemikiran awal yang nantinya bisa dipergunakan sebagai landasan dari uraian-uraian pada bab-bab selanjutnya. Uraian   yang diberikan dalam bab ini menjelaskan awal apa yang dimaksudkan dengan birokrasi pemerintah. Birokrasi pemerintah acapkali disebut sebagai kerajaan pejabat ( officialdom ) pada hakikatnya memamerkan kekuasaan yang disusun secara hierarki. Susunan hierarki kekuasaan seperti ini merupakan cirri khas dari perwujudan birokrasi Weberian.             Menurut Weber tipe ideal birokrasi yang rasional itu dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut: 1) Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya term

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

KETIDAK EFEKTIFAN DAN EFISIENSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang             Kemiskinan adalah problematika Bangsa Indonesia yang sudah menjadi agenda wajib setiap rezim yang berkuasa pada masa itu untuk segera mencari solusinya. Kemiskinan telah hadir dalam realitas kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kemiskinan telah menjadi sebuah persoalan yang tidak bisa disepelekan di kehidupan manusia. Bahkan tidak hanya sebatas itu, kemiskinan juga telah hadir dalam sejumlah kebijakan baik oleh elemen-elemen sosial masyarakat maupun pemerintah dalam menunjukkan kepedulian bersama untuk menangani persoalan kemiskinan ini.             Untuk menekan tingginya angka kemiskinan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, pada pemerintahan SBY mencanangkan suatu program yang disebut BLT ( Bantuan Langsung Tunai). Tujuan utama BLT adalah   untuk meringankan beban masyarakat miskin. Namun, pada praktiknya, penyal

Peradilan Tata Usaha Negara

Gambar
Resume buku: Peradilan Tata Usaha Negara   Penulis: Prof. Dr. Philipus M Hadjon, S.H A. Karakteristik dan Prinsip-Prinsip Peradilan Tata Usaha Negara     Ciri khas hukum acara peradilan tata usaha negara terletak pada asas-asas hukum yang melandasinya, yaitu: a) asas praduga rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid = praesumptio iustae causa). Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechtmatig sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat (ps. 67 ayat 1 UU no. 5 th. 1986); b) asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan ps. 1856 BW. Asas ini dianut pasal 107 UU no. 5 th. 1986 hanya saja masih dibatasi ketentuan pasal 100;

Drama Musikal

MENUNGGU             Sore hari, tampak langit berwarna kuning berhiaskan goresan-goresan putih yang menambah suasana indah di kala itu. Jam dinding menunjukkan tepat pukul 16.30 WIB. Terlihat Roro Putri Soneta duduk lemas sambil memegang buku yang sangat kusam dan lusuh, sepertinya beliau ingin menceritakan sesuatu. Roro Putri        : ”Anakku...??” Siti Rizky         : ”Iya bu, semuanya sudah disini.” Roro Putri        : “Cucuku..?” Tiki dan Ili       : “Iya Nek, nihil kok.” Roro Putri        : “Baguslah (sambil terbatuk-batuk) Inilah saat yang tepat untuk menceritakan semuanya.” 

Sumpah Setia Maba Angkatan 2012

Kami ini mahasiswa Anti bagi kami untuk tidak bersikap terbuka Apalagi berbicara di belakang Anda Demo anarkis bukanlah gaya mahasiswa Apalagi tawuran karena masalah cinta Karena kami ini mahasiswa Bertindak melalui etika Bukan hanya mengandalkan kecerdasan otak semata Saudara... Memang kebanyakan mahasiswa pandai merangkai kata Namun tak berarati kami tak mampu melakukan tindakan nyata Wahai saudara Setanah airku Indonesia Jangan pernah sebut kami mahasiswa Jika kami tak mampu membawa perubahan pada negeri tercinta Merdeka. .  . .